Managemen Korupsi Kota Kita (bagian 2)

Managemen Korupsi Kota Kita, bagian 2 ini membahas tentang "korupsi" uang makan pegawai (rutin) dan kegiatan dinas.
Berikut penjelasannya kasusnya...

1. Kasus pertama, Pada dasarnya setiap pegawai akan mendapatkan biaya uang makan harian, yang jumlahnya tergantung kemampuan Kota masing2.
Hal ini keberadaanya diperkuat dengan PP No. ... (ntar kalo ingat aku tulis ulang).
Beberapa Kota memberikan uang makan dalam jumlah tertentu, seperti (contoh) Kabupaten Aceh Jaya uang makan sebesar Rp 20.000 per pegawi per hari.
Beberapa Kota lain dan terlepas dari kebijakan SKPD yg bersangkutan memberikan uang makan berupa nasi kotak/bungkus.
Akan tetapi ada juga SKPD di kota tersebut yg memberikan berupa uang makan, khusus bagi 40% dari jumlah pegawainya.
Pertanyaanya, Mengapa hal ini bisa terjadi, bukankah uang makan itu adalah hak bagi setiap pegawai???
Toh parameter 40% juga tidak jelas siapa2 penerimanya. 40% yg jelas bagi kepala dinas dan kepala bagian, yg nota bene mereka2 sudah pada mendapat jatah tunjangan jabatan.
Bagaimana nasib para staf yg justru kecapaian dan jenuh dengan pekerjaan yg diberikan oleh kepala2 mereka???

2. Kasus kedua, Aku sering (hampir setiap hari) menandatangani absen uang makan harian untuk pegawai, secara teori mestinya aku mendapat uang makan pegawai pada hari itu.
Pertanyaanya, mengapa aku dan yg lain tak mendapat uang makan???
Kira2 siapa yg mengambil jatah uang makan kami???

2 comments:

  1. duh,,kacian ya,,,
    mungkin uangnya bakal dikasih secara rapel,,,
    ya sabar ya,,,,
    klu boleh tw,,,u pegawai dari dinas apa?,,,

    ReplyDelete