Damai dalam Timbangan Pilpres 2009

Cerita Jusuf Kalla (JK) tentang keterlibatan aktifnya dalam proses perdamaian Aceh, akhirnya mengangkat Aceh menjadi satu tema penting dalam kampanye Pilpres 2009. Cerita JK ini mungkin tidak akan memicu perdebatan jika saja dalam kisah itu tidak membangun kesan siapa aktor yang paling berjasa dalam menyelesaikan konflik Aceh yang sudah berlangsung puluhan tahun. Akhirnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun, melalui tim kampanyenya merasa perlu melakukan “pelurusan” atas cerita yang sudah disampaikan Yusuf Kalla dan kini telah menyebar luas melalui media.

Usaha “pelurusan” dipandang penting agar masyarakat tidak menangkap kesan negatif pada diri SBY karena menurut mereka pemerintah yang dipimpin oleh SBY lah yang telah menyebabkan Aceh terbebas dari konflik kekerasan. Sedangkan, kubu Megawati (Mega) tanmpaknya takbegitu urgen ikut menceritakan andilnya dalam sejarah penyelesaian konflik Aceh. Tim kampanye Mega-Pro itu justru lebih memilih untuk mengiring kedua kubu saingannya (SBY dan JK) dalam perdebatan lebih dalam terkait perdamaian Aceh, untuk kemudian membangun kesan kalau kedua pihak hanya pintar melakukan klaim pada hal-hal yang positif dan pada saat yang sama melakukan “cuci tangan” terhadap agenda kerakyatan yang gagal dijalankan.

Analisis aktor
Sebenarnya, ketiga calon presiden ( SBY, JK, dan Mega) punya jasa.berjasa. Namun daripada menimbang jasamasing-masing capres, ada baiknya kita melihat bagaimana masing-masing aktor memainkan perannya dalam penyelesaian konflik Aceh. Dari analisis aktor ini, kita akan mengetahui pandangan dan sikap masing-masing Capres baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai calon pemimpin negeri (presiden) untuk periode 2009 - 2014.

Berbeda dengan SBY dan JK, Mega satu-satunya aktor yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan pengelolaan konflik secara langsung di Aceh. Kapasitasnya sebagai Wakil Presiden yang kemudian menjadi presiden membuat Megawati lebih banyak mendengar dan menerima masukan dari aktor lapangan yang tidak lain adalah SBY dalam kapasitasnya sebagai Menko Polkam. Meski begitu, dari segi sikapnya terhadap Aceh sudah sangat jelas jika merujuk pada pernyataan populisnya kala kampanye di Aceh. Dengan lantang Mega menyatakan kalau ia terpilih sebagai presiden ia tidak akan membiarkan setetes pun darah mengalir di Bumi Aceh. Sikapnya terhadap perdamaian Aceh terbukti dengan melanjutkan usaha awal yang sudah di rintis Presiden Abdurrahman Wahid sejak 1999 lewat lembaga fasilitator Henry Dunant Centre (HDC) yang menghasilkan MoU Jeda Kemanusiaan 12 Mei 2000. Tapia pa daya, sebagai aktor yang lebih banyak memainkan peran kebijakan dan keputusan sikap dasarnya yang kuat terhadap perdamaian Aceh mesti gagal ketika ia harus sampai pada keputusan menggelar operasi militer di Aceh setelah jalur perundiangan mengalami jalan buntu, Mei 2003. Akibatnya tentu sangat fatal bagi reputasinya sebagai pemimpin dan presiden di mata orang Aceh. Janjinya untuk tidak membiarkan setetas darah di Bumi Aceh hancur akibat kebijakan operasi militer.

Dari segi sikap SBY juga punya komitmen kuat untuk menyelesaikan konflik Aceh. Bahkan ia rela tampil beda dengan cara pandang rekan-rekannya di kalangan tentara. SBY dalam kapasitasnya sebagai Menko Polkam sama sekali tidak tabu mengambil langkah dialog dengan pihak musuh (GAM) dan tidak canggung untuk mengikutsertakan pihak asing dalam proses perundingan penyelesaian konflik Aceh. Sebagai seorang tentara, ini tentu sikap dan langkah yang sangat berani. Terbukti, usai Aceh dilanda tsunami usaha penyelesaian konflik melalui jalur perundingan yang melibatkan pihak mediator asing kembali dirintis sejak Januari 2005. Namun begitu, jika dicermati secara lebih mendalam pada strategi penyelesaian konflik Aceh yang dipakai spirit prajurit pada diri SBY tidaklah terkikis. SBY memang bersedia berunding dengan musuh bahkan dengan sigap menerima pihak asing dalam proses perundingan. Sebagai prajurit SBY terkesan menjadikan perundingan sebagai medan tempur baru untuk menekan dan memojokkan pihak lawan dan pada saat yang sama menggalang dukungan asing untuk mematikan legitimasi pihak lawan. Akhirnya, baik SBY maupun Mega sampai pada satu keputusan yang sama, menggelar operasi militer untuk melakukan penumpasan habis terhadap gerakan separatis Aceh yang sayangnya juga tidak berhasil membuat GAM bertekuk lutut.

Berbeda dengan Mega, SBY dalam kapasitasnya sebagai Menko Polkam adalah aktor yang terlibat langsung dalam setiap gerak gerik dinamika penyelesaian konflik Aceh. Sebagai orang yang memiliki kendali penuh terhadap situasi keacehan ia tahu betul setiap inci arah angin konflik Aceh. Di sinilah kunci keaktoran seorang SBY baik dalam kapasitasnya sebagai menteri maupun dalam kapasitasnya sebagai orang yang sudah lama melirik kursi kepresidenan. Untuk kapasitasnya yang terakhir, SBY berhasil melakukan dua hal sekaligus, mengunci langkah Megawati dalam pertarungan Pilpres 2004 lewat kebijakan operasi militer dan pada periode yang sama meninggalkan Megawati dengan beban dampak operasi militernya. SBY kemudian tampil sebagai salah seorang Capres pada Pilpres langsung 2004.

Sama dengan SBY, JK juga aktor penyelesaian konflik Aceh yang terlibat langsung di lapangan. Namun JK lebih dahulu mengenal sisi kemanusiaan orang Aceh ketimbang mengenal sisi konfliknya . Pengenalan JK pada sisi kemanusiaan Aceh juga ketika Mega sebagai presiden, dan jabatannya selaku Menkokesra. JK berkesempatan untuk ke Aceh mengurusi pengusngi. Inilah yang membantu JK melihat konflik Aceh secara berbeda dengan aktor-aktor lainnya. Pengalamannya dalam mengelola penyelesaian konflik di Ambon juga menumbuhkan sikap JK untuk menemukan jalan alternatif. Dan, sebagai seorang sipil yang memiliki reputasi dalam bidang bisnis naluri negosiasi dan mediasinya juga memainkan peran penting dalam menentukan strategi penyelesaian konflik. Dan, sebagai orang yang tumbuh dilingkungan Islam Muhammadiyah, cara pandang Islam moderat membantu JK untuk tidak mudah terkungkung pada aliran/mazhab/idiologi yang kaku dalam melihat dinamika persoalan hidup.

Seperti SBY yang menjadi Menko Polkam di masa pemerintahan Megawati, bahwa JK adalah aktor langsung yang mengetahui setiap inci arah angin konflik Aceh. Dengan modal itu pula JK melakukan serangkaian tindakan yang dipandangnya dapat mengarah pada penyelesaian konflik Aceh. Tentu saja semua langkahnya dilakukan sepengetahuan dan sedukungan SBY. Walau bagaimana pun, dukungan SBY sangat penting walau hanya berupa anggukan belaka. Sama seperti waktu SBY melakukan segala upaya untuk menyelesaikan konflik Aceh dalam kapasitasnya sebagai Menko Polkam pastilah harus sepengetahuan dan persetujuan Mega walau hanya lewat senyum saja. Pertanyaan kritis yang mesti diajukan adalah apakah mungkin Megawati menolak usulan penerapan operasi militer kala informasi yang ia tahu memang itulah keputusan yang paling tepat. Begitu juga dengan SBY sebagai presiden apa mungkin menolak jalan damai yang jelas-jelas akan segera memperlihatkan hasil positif? Sebagai orang yang sudah mencoba jalan militer lewat operasi militer dan gagal tentu saja hanya ada satu pilihan, menerima jalan penyelesaian damai dan merestuinya untuk dilakukan hingga damai benar-benar terwujud.

Damai Aceh memang telah terwujud ditandai MoU 15 Agustus 2005. Maka sebagai masyarakat Aceh, daripada menimbang siapa yang paling berjasa, lebih baik mengambil sikap menghormati semua orang yang telah berusaha meretas jalan damai bagi Aceh apapun kapasitasnya. Dan untuk keberlanjutan perdamaian Aceh analisis konflik penting untuk mengetahui sikap, perilaku, dan kondisi (Analisis SPK) para aktor guna menarik satu pelajaran berharga terhadap konflik dan perdamaian bahwa selalu saja ada jalan damai bagi mereka yang mau dan bersedia melihatnya dengan hati nurani. Satu keyakinan yang mesti dimiliki, bahwa siapa pun yang terpilih nanti tidak akan mungkin menarik lagi Aceh dalam jurang konflik. Semoga


* Penulis adalah aktivis The Aceh Spirit (TAS, Fasilitator di IMPACT).

Sumber: serambinews.com

No comments:

Post a Comment