Pelajaran dari Kasus Prita Mulyasari

Kasus Prita Mulyasari telah membuka mata sekaligus membangkitkan rasa jeri di kalangan blogger. Ibu dua anak balita itu digugat oleh Rumah Sakit Internasional Omni, Tangerang, karena dianggap mencemarkan nama baik lewat surat elektronik. Warga Tangerang ini bahkan sempat mendekam di penjara wanita selama 20 hari.

Mat Bloger, misalnya, baru tahu bahwa sebuah e-mail ternyata bisa mengirim seseorang ke meja hijau, bahkan ke penjara, meski hanya sebentar. Baru kali ini dia mengerti semua aktivitasnya di ranah Internet berpotensi menuai tuntutan hukum. Setiap orang bisa dilaporkan ke polisi atau digugat karena tulisan yang dipublikasikan di Internet. Tak mengherankan bila Mat Bloger jadi takut kasus Prita juga bakal menimpa dirinya.

"Ngeri juga kan, Mas, kalau harus masuk bui hanya karena tulisan di blog dianggap mencemarkan nama baik seseorang. Apalagi saya memang sering mengkritik, Mas," kata Mat Bloger.

Saya agak geli sekaligus prihatin melihat wajah Mat Bloger yang memelas seperti itu. Tapi saya maklum. Mat Bloger memang kerap membuat posting panas di blognya. Ia, misalnya, pernah mempublikasikan foto wajah wakil rakyat yang sedang tidur di ruang sidang. Lain waktu, ia mengeluhkan buruknya layanan modem bergerak sebuah operator seluler. Ia bahkan pernah meledek mahalnya harga merek sebuah telepon seluler pintar yang sedang laris.

Tapi Mat Bloger tak sendirian. Banyak blogger yang juga kerap menulis kritik terhadap sebuah produk atau layanan. Mereka kini dibayang-bayangi ketakutan yang sama: bakal masuk penjara hanya lantaran tulisan yang membuat seseorang tak nyaman. Padahal semestinya mereka tak perlu khawatir secara berlebihan.

"Sampean mestinya jangan takut kehilangan kebebasan mengutarakan opini di Internet hanya karena kasus Bu Prita itu, Mat. Hati-hati boleh, takut jangan," saya mencoba menenangkan hatinya.

"Kenapa begitu, Mas?"

"Karena konstitusi menjamin setiap hak warga negara menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Sebagai konsumen, hak dan kewajiban sampean pun diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seandainya semua orang takut mengabarkan adanya kesalahan atau ketidaknyamanan sebuah layanan, apa kata dunia, Mat?"

"Tapi kan, contohnya sudah ada, Mas. Ya, Ibu Prita itu. Niatnya mau curhat, eh, malah digugat."

"Dalam kasus ini, menurut saya, kekisruhan telah terjadi. Ibu itu tak seharusnya dipidanakan surat elektronik. Apalagi bukan dia sendiri yang menyebarluaskan e-mail ke milis-milis, forum, dan situs berita, melainkan orang lain. Ia mengirimkan e-mail tentang Omni itu ke sepuluh teman saja–dalam ruang lingkup pribadi. Setiap informasi yang disampaikan melalui Internet, selama hanya disebarluaskan dalam ruang lingkup pribadi, seharusnya tidak bisa dituntut. Batasan ruang lingkup pribadi hingga kini masih abu-abu dan harus dijabarkan lebih terperinci dalam peraturan pemerintah. Peraturan ini belum selesai dibuat, masih dalam bentuk rancangan. Tapi rupanya polisi dan jaksa malah memanfaatkan celah ini untuk menjerat Prita.

Nah, agar tak kejeblos di lubang yang sama, sampean sebaiknya mulai dari sekarang mempelajari berbagai undang-undang yang mengatur aktivitas di ranah Internet. Bacalah hak dan kewajiban sampean sebagai warga negara maupun konsumen. Sampean mungkin juga perlu memahami etika berinternet agar tak melanggar hak orang lain. Saya bukan menakut-nakuti, tapi mewanti-wanti agar sampean berhati-hati dan terhindar dari jerat hukum."

Sumber: tempointeraktif.com

No comments:

Post a Comment