Demo adalah bentuk Pemaksaan Kehendak Pribadi

..., siapa punya uang, bayar...!!! dengan prinsip:

"Semakin banyak orang dan kelompok yang terlibat demo berarti akan semakin terlihat lebih beragam dan semakin terlihat sebagai kepentingan umum dan tujuan anda akan lebih mudah tercapai"

Enggak percaya ???
..., coba anda pikir2 tentang demo-demo yang telah lalu, (ata baca reverensi (ni salah satunya: http://www.mail-archive.com/kuli-tinta@indoglobal.com/msg00072.html)

..., atau ikuti dan amati berita demontrasi yang ada di Indonesia saat ini. Tu... kan, terlihat banyak "tokoh wakil rakyat" keliatan "bersemangat" walau terkadang mereka terlihat tolol. Coba baca (http://politik.vivanews.com/news/read/107574-ruhut__ada_yang_menyesal_teken_usul_angket)

atau baca langsung:
...
Karena itu, Ruhut meminta kepada Maruarar Sirait, politisi PDIP yang sering jadi juru bicara inisiator usul Angket untuk berhenti bicara banyak. "Kami minta tolong kepada Ara (Maruarar Sirait), jangan lakukan kebohongan publik. Jangan mainkan perasaan rakyat," ujar Ruhut.

Tak jelas, pernyataan Maruarar mana yang disebut Ruhut sebagai kebohongan publik. Namun Ruhut menceritakan debatnya dengan Maruarar di tvOne Kamis malam tadi. Di sana Ruhut meminta Maruarar menyerahkan data-data seputar kasus Century namun Maruarar tak bisa memberikannya dengan alasannya semua sudah ada di kepalanya.

Ruhut lalu menyebut Maruarar bukan seorang "ahli hukum." Menurut Ruhut yang memang dulu berprofesi pengacara itu, bukti itu harus konkret dalam bentuk dokumen, bukan di kepala. Ruhut pun menuduh Ara melakukan kebohongan publik.
dalam dua bait terakhir:
...
Laporan itu dipicu publikasi yang dilakukan Bendera terkait aliran dana penyelamatan Bank Century pada Senin 30 November. Bendera menyebutkan total dana Century yang diterima para pejabat mencapai Rp 1,8 triliun. Nama-nama penerima itu adalah KPU sebesar Rp 200 miliar, LSI sebesar Rp 50 miliar, FOX Indonesia sebesar Rp 200 miliar dan Partai Demokrat sebesar Rp 700 miliar.

Bendera juga menyebut Edhie Baskoro Yudhoyono menerima Rp 500 miliar, Hatta Radjasa sebanyak Rp 10 miliar, mantan Panglima TNI Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.
Kalau benar, buktikan di pengadilan dong..., bantu negara ini keluar dari masalah, bukan justru berkomentar tanpa bukti..., kalau anda ngomongnya di warung kopi plus bersama teman2 boleh....

Masih enggak percaya???
ni ada fotonya, cari orangnya trus tanyain berapa kamu dibayar untuk ikut seperti ini???













Indonesia ini negara hukum, semua harus berjalan dilandasi aturan yang berlaku, walau terkadang hukum dan aturan dibentuk untuk "kekuasaan" ini tetap harus berjalan, karena pada prosesnya wakil rakyat udah setuju, walaupun proses setujuanya wakil rakyat dengan jalan yang tidak benar tetap harus berlaku, karena ini Indonesia.

Tambahan:
H. M.Suharto, Mantan Presiden RI ke II kalau masih hidup pasti tersenyum, dan mungkin akan berkata: "Memang enak mengurus negara ini...???, aku yang mengurus 32 tahun dengan "tegas" aja jatuh karena demo..., walau sebenarnya aku sanggup "menghajar" pendemo dengan alasan mereka telah melakukan usaha "kudeta" dari pemerintahan yang sah.

No comments:

Post a Comment