Penjelasan tentang Struk Pembelian Token Listrik

Tulisan ini adalah "Gara-Gara" tergelitik dengan salah satu tulisan tentang Token Listrik di Kompasiana (http://www.kompasiana.com/alchemist/perhatikan-struk-pembelian-token-listrik-anda_54f5f3cca33311c1078b45b9), akhirnya terpancing untuk ikutan membahas masalah Token Listrik di warungkopi ini.

Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan penulis terkait token listrik yang dibahas.

Struk Pembelian Token Listrik

Mari kita baca struk diatas, dengan Tarif golongan R1 dan Daya 1300 VA  pelanggan diatas membeli token listrik seharga Rp. 300.000,-. Nah dari uang yang dikeluarkan tersebut pelanggan hanya mendapat daya sebesar 244,8 Kwh dengan harga Rp. 265.818,-. Nah kemanakah uang pelanggan sebesar  Rp. 34.142 ,- lagi???
Ternyata uang tersebut dipotong untuk membayar biaya administrasi Rp. 3.500,- , lumayan besar bukan? Apalagi kalo dihitung untuk seluruh jumlah pelanggan PLN Prabayar.  Jumlah uang yang sangat besar, kemanakah uangnya pergi?
Selain itu dipotong juga untuk biaya materai Rp. 3000,-. Nah apakah biaya Materai ini memang perlu? Nah kemana pula uang ini perginya?
Dan yang paling besar adalah untuk membayar PPJ atau Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 26. 682,-. Bayangkan setiap pelanggan prabayar menurut perbincangan di FB tersebut akan dipungut PPJ sebesar lebih kurang 10% dari harga pembelian Token. Berapa Milyar rupiah uang yang terkumpul dari PPJ ini setiap bulannya?
Lalu apakah semua kita sudah menikmati penerangan jalan dengan maksimal? Jangankan penerangan jalan, listrik saja sering mati setiap harinya, bahkan sampai berjam-jam. Banyak daerah yang mengalami kondisi seperti ini. Apalagi kalo kita kaitkan pula dengan daerah-daerah yang tidak ada atau minim penerangan jalan tapi tetap saja dipungut PPJ tersebut. Hmm...entahlah.

Bagi teman-teman yang bingung menjawabnya, berikut beberapa komentar yang saya anggap cukup bisa menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan kegalauan diatas:
Insan Luthfi Habibi24 Juni 2015 09:34:29:

1. Biaya Admin: biaya administrasi ini dari Bank sebagai pihak ketiga yg jual. Tentu dg menggunakan system mereka berarti ada biayanya dong ya. Besarnya sepertinya (karena saya tidak bisa memastikan) hasil kesepakatan PLN dan pihak penjual, dalam hal ini pihak Bank. Samalah kaya beli pulsa elektrik, yg jual ngambil untung juga kan. Jadi uang ini masuk ke penjual (bank).

2. Biaya Materai : berdasarkan peraturan menteri keuangan jika ada tagihan sebesar 250rb-1juta wajib bermaterai 3000, diatas satu juta wajib bermaterai 6000. Peraturan ini masih jarang diterapkan peritel. Jadi uangnya masuk ke ditjen pajak.
Baca artikel ini : http://economy.okezone.com/read/2015/03/07/20/1115114/bukti-belanja-di-atas-rp250-ribu-wajib-bermaterai

3. PPJ:dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Besarnya ditentukan oleh Pemda setempat bersama DPRD. Contohnya baca ini deh http://www.pln.co.id/lampung/?p=3405
Saya rasa jelas semua uangnya lari kemana.

Tips Tambahanan:
Untuk menghindari Bea Materai, beli listriknya jangan lebih dari Rp.250.000. Kalau lebih Rp.250.000 - Rp.1.000.000 wajib bermaterai Rp.3.000, diatas satu juta wajib bermaterai Rp.6000.

2 comments: